Tantangan dan Permasalahan Beras di Indonesia, serta Strategi Penanganannya : Dr. Ir. Anton Apriantono

Penulis : Rizqy Fachria
Editor : Dr. Yooce Yustiana

SITH.ITB.ITB.AC.ID, BANDUNG – Pada masa kepemimpinannnya sebagai Mentri Pertanian, Pak Anton (Mentri Pertanian Indonesia Periode 2004 – 2009) pernah membawa Indonesia pada swasembada beras disaat negara lain kekurangan beras. Strategi apa yang diterapkan saat itu? Tantangan apa saja yang dihadapi ketahanan pangan Indonesia saat ini? Beliau menjelaskan kepada para Mahasiswa SITH ITB  pada Kamis, 8 Maret 2018 di Ruang Seminar Lt 3 SITH ITB guna memberikan pemahaman yang mendalam dan holistik tentang ketahanan pangan Indonesia.

Pemahaman Mengenai Ketahanan Pangan

Saat ini, banyak pemahaman masyarakat tentang kemandirian pangan yang menyimpang. Kemandirian pangan diartikan sebagai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan sendiri dari dalam negeri tanpa bergantung dari siapa pun (impor). Ini adalah pemahaman yang menyesatkan. Apakah Indonesia bisa berhenti mengkonsumsi makanan terbuat dari terigu? Seperti mie dan roti, keduanya berasal dari biji gandum yang diimpor. Indonesia tidak cocok untuk menanam gandum. Jika menggunakan pemahaman tersebut, Indonesia tidak akan mencapai kemandirian pangan. Bagaimana dengan Singapura dan Saudi Arabia? Keduanya mengimpor buah dan sayuran dari Indonesia. Apakah mereka disebut negara yang tidak mandiri?

Dalam UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjelaskan mengenai ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Ketahanan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Kemandirian pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. Terakhir, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin atas hak pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Indonesia harus memiliki kecukupan stok bahan pangan dari mana pun asalnya dengan kualitas bagus dan terjangkau. Aspek keterjangkauan oleh masyarakat sering menjadi masalah. Harga pangan di Indonesia bersifat sangat fluktuatif. Sering kali ketika harga bahan pokok, seperti beras dan cabe naik, banyak menuai protes dari masyarakat. Namun, disaat harga turun, rasanya jarang ada yang memprotes. Itu pertanda kurangnya keberpihakan masyarakat kepada petani. Selain itu, Indonesia belum berdaulat pangan karena masih sering didikte oleh perusahaan besar.

Kelemahan Indonesia yang sudah menjadi rahasia umum adalah banyak didikte oleh korporasi. Pendiktean terbesar Indonesia terjadi pada 15 Januari 1998 oleh IMF, sejarah mencatatnya sebagai kekalahan di tangan pilar ekonomi liberal dunia. Sudah seharusnya pemerintah membuka persaingan pasar secara sehat untuk menciptakan harga yang stabil. Kunci dari permasalahan ini adalah adalah keterbukaan. Ketika terjadi persaingan secara terbuka, tidak memihak hanya pada salah satu korporasi, harga produk akan stabil. Selain itu, diplomasi juga memegang peranan penting. Para perwakilan diplomasi harus mampu menunjukkan Indonesia memiliki harga diri dan kemampuan. Hasil diplomasi tentang impor-ekspor harus menguntungkan kedua belah pihak.

Mengenali potensi Indonesia.

Sebaiknya kita mengingat kembali alasan penjajah datang ke Indonesia. Portugis dan Belanda datang ke Indonesia untuk mengambil tanaman rempah – rempahan. Bukan untuk mengambil kedelai di Indonesia. Pertanda bahwa masyarakat belum memahami potensi Indonesia secara keseluruhan. Saat ini Indonesia sedang menargetkan swasembada kedelai. Perlu diketahui bahwa kedelai adalah tanaman subtropis, maka produktivitasnya di negara tropis tidak akan maksimal. Program ini memaksa petani untuk menanam komoditas yang tidak menguntungkan. Keuntungan dari satu ha lahan kedelai hanya berkisar Rp 6.000.000,-. Beda ceritanya jika menanam komoditas yang bernilai tinggi. Misalnya, vanili, salah satu jenis yang dicari dunia. Harga vanili seberat satu kg adalah Rp 1 juta. Brazil memiliki lahan seluas 20 juta ha khusus ditanami kedelai, sedangkan Indonesia hanya mampu mencanangkan 500 ribu ha untuk kedelai. Maka dapat diperkirakan harga kedelai impor lebih bersaing dibandingkan kedelai lokal akibat jumlah produksi negara lain lebih banyak. Sebaiknya jangan paksa petani untuk menanam produk yang tidak mensejahterakan mereka. Beri pengetahuan kepada petani komoditas apa saja yang memiliki nilai jual tinggi dan berikan pelatihan. Bukankah lebih baik lahan Indonesia yang terbatas digunakan untuk komoditas yang bernilai jual tinggi agar petani sejahtera?

Strategi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan dimulai dari proses produksi, konsumsi, distribusi dan keterjangkauan. Yang ditekankan adalah konsumsi. Mindset orang Indonesia “belum makan, kalau belum makan nasi” dapat berujung pada defisiensi beras. Permintaan beras yang terus meningkat seiring kenaikan jumlah penduduk. Masyarakat harus diedukasi dengan konsep diversifikasi pangan. Sumber karbohidrat di Indonesia tidak hanya beras saja, jagung, umbi dan sagu juga dapat dijadikan pilihan saat makan. Mulai melakukan inovasi untuk diversifikasi, misalnya mulai memikirkan substitusi kedelai sebagai bahan tempe. Terakhir, mencintai dan mengonsumsi pangan lokal. Makanan yang berasal dari tanah sendiri adalah yang paling baik.

Tidak semua pangan Indonesia harus swasembada. Selain itu, kata swasembada yang FAO artikan adalah mencapai 90% dari kebutuhan nasional, bukan 100%. Jadi, pemenuhan pangan tanpa negara lain adalah tidak mungkin. Kemudian membuat prioritas dengan memperhitungkan keunggulan komparatif. Sehingga potensi Indonesia dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah. Masyarakat juga berperan aktif dalam mengarahkan pangan Indonesia melalui pola konsumsi pangan yang baik.